 |
| Pemkot Kediri menggelar Bimtek Jitupasna untuk meningkatkan kesiapsiagaan penanganan pascabencana. (Dok. Ist) |
KEDIRITERKINI.ID — Pemerintah Kota Kediri melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Bimtek Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) untuk memperkuat kemampuan petugas dalam menilai kerusakan dan kebutuhan setelah bencana. Kegiatan berlangsung di Ruang Kilisuci Balaikota Kediri, Selasa (1/9/2026).
Bimtek tersebut dijadwalkan selama tiga hari dengan materi yang disesuaikan berdasarkan bidang dan tugas masing-masing peserta. Pendekatan ini diharapkan membuat setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memahami peran serta tanggung jawabnya ketika terjadi bencana.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Kediri Joko Arianto saat membuka kegiatan menyampaikan apresiasi kepada berbagai unsur yang selama ini terlibat dalam penanggulangan bencana. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya BPBD.
Menurut Joko, koordinasi antara BPBD dan instansi terkait selama ini telah berjalan dengan baik. BPBD memiliki grup komunikasi yang melibatkan relawan, TNI, Polri, dan pihak terkait untuk mempercepat penyampaian informasi saat bencana terjadi.
“Sebagai contoh, ketika terjadi cuaca ekstrem yang mengakibatkan banyak pohon tumbang beberapa waktu lalu, informasi tidak hanya diterima melalui layanan aduan 112, tapi juga disampaikan melalui grup komunikasi dalam bentuk laporan dan dokumentasi foto,” tuturnya.
Potensi bencana tetap perlu diantisipasi
Kota Kediri tercatat memiliki Indeks Risiko Bencana sebesar 75,10 dengan tingkat kerawanan bencana terendah ke-4 di Jawa Timur. Meski demikian, kondisi tersebut tidak berarti daerah ini terbebas dari ancaman bencana.
Berdasarkan kajian risiko bencana, sejumlah potensi yang perlu diantisipasi antara lain banjir genangan, cuaca ekstrem berupa angin puting beliung, tanah longsor, dan kekeringan.
Joko menilai kolaborasi serta koordinasi antar-OPD menjadi kunci menghadapi berbagai potensi tersebut. Penguatan koordinasi itu juga telah diperkuat melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Kediri.
“Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja sehingga diperlukan kesiapsiagaan dari seluruh pihak. Meskipun tingkat risiko bencana Kota Kediri relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain di Jawa Timur, namun kondisi ini tidak berarti bahwa Kota Kediri terbebas dari potensi bencana,” terangnya.
Peserta dilatih sesuai kewenangan
Melalui Bimtek Jitupasna, BPBD Kota Kediri menargetkan peserta memahami konsep pengkajian kebutuhan pascabencana sekaligus mampu menjalankan tugas sesuai kewenangannya. Kemampuan tersebut dinilai penting agar proses penanganan dapat segera dilakukan ketika bencana terjadi.
“Dengan mengikuti bimtek ini, diharapkan ketika bencana terjadi, para pihak terkait dapat segera mengambil tindakan sehingga proses pemulihan pasca bencana bisa lebih cepat, terkoordinasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Bimtek menghadirkan Tim Mahoni Cakra Saujana dari Yogyakarta sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, tim tersebut menekankan empat prinsip pembelajaran yang diterapkan selama pelatihan tiga hari, yakni pendekatan berbasis kompetensi, metode partisipatif, serta orientasi untuk perubahan.
Untuk mendukung proses belajar yang interaktif, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok. Pembagian tersebut menjadi bagian dari ruang diskusi selama pelaksanaan Bimtek Jitupasna.
