![]() |
| Bandara Dhoho Kediri Dikaji Jadi Embarkasi Haji 2027, Kemenhaj Siapkan Layanan Lebih Efisien |
KEDIRITERKINI.ID — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 meski proses pemulangan jemaah haji Indonesia musim 1447 Hijriah/2026 Masehi masih berlangsung.
Salah satu langkah yang tengah dibahas adalah kemungkinan menjadikan Bandara Internasional Dhoho Kediri sebagai embarkasi haji baru di Jawa Timur. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menciptakan sistem operasional yang lebih efisien bagi jemaah.
Bandara Dhoho masuk pembahasan sebagai embarkasi haji baru
Rencana tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Persiapan Bandara Dhoho Kediri sebagai Embarkasi Haji yang berlangsung di Asrama Haji Kelas I Surabaya pada Rabu (1/7/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Haji dan Umrah RI Moch. Irfan Yusuf bersama jajaran pimpinan Kemenhaj. Hadir pula perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Kediri, Otoritas Bandara Wilayah Surabaya, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Haji dan Umrah menegaskan bahwa setiap tahapan persiapan harus dilakukan jauh sebelum musim haji dimulai agar seluruh kebijakan yang diambil benar-benar memberi manfaat bagi para jemaah.
“Semua kebijakan yang kita ambil harus berorientasi pada kemaslahatan jemaah dan efisiensi penyelenggaraan haji,” tegas Menhaj.
Ia juga menekankan bahwa pengembangan embarkasi baru bukan hanya berfokus pada pembangunan fasilitas fisik, melainkan bagian dari pembenahan sistem pelayanan haji secara menyeluruh.
“Yang kita bangun bukan hanya fasilitas, tetapi sistem pelayanan haji yang semakin baik. Seluruh persiapan harus dilakukan secara matang agar penyelenggaraan haji 2027 menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, lebih efisien, dan semakin berpihak kepada jemaah,” ujarnya.
Kendala operasional di Embarkasi Surabaya jadi bahan pertimbangan
Dalam rapat tersebut, Direktur Jenderal Pelayanan Haji Ian Heriyawan memaparkan hasil pembahasan awal mengenai peluang Bandara Dhoho menjadi embarkasi haji baru.
Menurut Ian, pembahasan itu dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan sekaligus mencari alternatif operasional yang lebih efisien.
Ia menjelaskan bahwa saat ini penerbangan haji dari Embarkasi Surabaya masih menghadapi tantangan karena Bandara Juanda belum mampu melayani pesawat berbadan lebar Boeing 777-300.
Kondisi tersebut membuat penerbangan haji masih menggunakan Airbus A330-300 yang memerlukan technical landing untuk pengisian bahan bakar, baik saat keberangkatan maupun kepulangan. Dampaknya, biaya operasional menjadi lebih tinggi.
“Bandara Dhoho memiliki potensi menjadi embarkasi haji baru. Namun, seluruh aspek pendukung harus dipastikan siap agar pelayanan kepada jemaah dapat berjalan optimal,” jelas Ian.
Diproyeksikan layani lebih dari 10 ribu jemaah
Sementara itu, Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur, Mohammad As'Adul Anam, menyampaikan bahwa berdasarkan proyeksi penyelenggaraan haji tahun 2027, Embarkasi Dhoho diperkirakan melayani sekitar 10.548 jemaah.
Jemaah tersebut berasal dari wilayah eks Karesidenan Kediri dan Madiun, termasuk usulan penambahan Kabupaten Jombang serta Kabupaten Bojonegoro.
Menurut Anam, usulan penambahan dua daerah tersebut mempertimbangkan jarak tempuh yang lebih dekat menuju Bandara Dhoho dibandingkan Embarkasi Surabaya.
“Penambahan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Bojonegoro didasarkan pada pertimbangan jarak tempuh yang lebih dekat menuju Bandara Dhoho dibandingkan Embarkasi Surabaya. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan jemaah sekaligus mendukung pemerataan layanan embarkasi haji di Jawa Timur,” ujar Anam.
Persiapan haji 2027 dilakukan sejak dini
Kajian mengenai Bandara Dhoho Kediri menjadi salah satu bagian dari persiapan awal Kemenhaj untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027.
Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, otoritas kebandarudaraan, serta berbagai pemangku kepentingan, Kemenhaj berharap setiap kebijakan yang nantinya diterapkan mampu menghadirkan layanan haji yang lebih efektif, efisien, serta semakin mengutamakan kenyamanan dan kemaslahatan jemaah.

