 |
| Pemkab Kediri Perluas Digitalisasi Pasar Rakyat, Retribusi Non Tunai Ditargetkan Tekan Kebocoran PAD |
KEDIRITERKINI.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri terus mengembangkan penerapan digitalisasi di pasar rakyat sebagai upaya memperkuat transparansi pengelolaan retribusi. Melalui sistem pembayaran dan pencatatan secara non tunai, pemerintah daerah menargetkan kebocoran retribusi dapat ditekan sehingga berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Program yang dijalankan melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Kabupaten Kediri tersebut menjadi salah satu langkah untuk memperbaiki tata kelola penerimaan daerah tanpa menambah beban bagi para pedagang.
Digitalisasi pasar diperluas ke lima pasar rakyat
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih, menjelaskan bahwa digitalisasi pasar sebelumnya telah diterapkan di Pasar Induk Pare dan Pasar Kras.
Pada 2026, cakupan program itu diperluas ke lima pasar lainnya, yakni Pasar Wates, Pasar Bendo, Pasar Gringging, Pasar Pamenang, dan Pasar Ngadiluwih.
Menurutnya, sistem pembayaran digital dipilih agar seluruh transaksi retribusi tercatat secara langsung dan masuk ke kas daerah.
"Digitalisasi ini dilakukan untuk mencegah potensi kebocoran retribusi, karena transaksi langsung masuk ke kas daerah, termasuk pula meminimalisir terjadinya pungutan liar," ujarnya.
BACA JUGA: Pemkab Kediri Siapkan Lahan Hotel Haji Dekat Bandara Dhoho, Dukung Rencana Embarkasi Haji
Diharapkan mampu meningkatkan PAD
Tutik menyampaikan bahwa optimalisasi sistem e-retribusi dan e-parking diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah apabila potensi kebocoran dapat diminimalkan.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana yang mendorong peningkatan PAD tanpa membebani para pedagang.
"Ini sesuai dengan arahan Mas Bupati (Hanindhito Himawan Pramana) terkait peningkatan PAD tetapi tidak membebani pedagang," ungkapnya.
Pedagang akan menggunakan QRIS
Sebagai bagian dari implementasi program, Disdagrin menggandeng pihak perbankan untuk memberikan sosialisasi kepada pengelola pasar dan para pedagang.
Pedagang yang telah memiliki rekening nantinya akan memperoleh barcode QRIS sehingga pembayaran transaksi maupun retribusi dapat dilakukan secara lebih praktis melalui sistem digital.
Selain memudahkan pembayaran, penggunaan transaksi non tunai juga dinilai dapat meningkatkan daya saing pedagang seiring semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan mobile banking dan dompet digital dalam berbelanja.
BACA JUGA: Parkir di Kota Kediri Bisa Bayar Pakai QRIS, Ini Aturan dan Cara Pembayarannya
Petugas laku pandai disiapkan untuk pedagang lanjut usia
Pemkab Kediri juga menyiapkan langkah pendampingan bagi pedagang lanjut usia yang belum terbiasa menggunakan layanan perbankan digital.
Melalui kerja sama dengan perbankan, petugas laku pandai akan ditempatkan di sejumlah pasar rakyat untuk membantu pedagang melakukan setor tabungan maupun berbagai transaksi perbankan tanpa harus mendatangi kantor bank.
Tutik berharap penerapan digitalisasi pasar rakyat tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan retribusi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang diterapkan pemerintah daerah.
"Melalui penerapan digitalisasi pasar rakyat ini kita berharap kepercayaan masyarakat, khususnya pedagang, juga meningkat karena pungutan menjadi lebih jelas," pungkas Tutik.
